PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I.    UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah       diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok       Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak       diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat       sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan       tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan            pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas,              akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

       Cukup jelas.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

       Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

       Huruf a

              Cukup jelas.

       Huruf b

              Cukup jelas.

       Huruf c

Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.

       Huruf d

              Cukup jelas.

       Huruf e

              Cukup jelas.

       Huruf f

              Cukup jelas.

       Huruf g

              Cukup jelas.

       Huruf h

              Cukup jelas.

       Huruf i

              Cukup jelas.

Huruf j

              Cukup jelas.

       Huruf k

              Cukup jelas.

       Huruf l

              Cukup jelas.

       Huruf m

              Cukup jelas.

       Huruf n

              Cukup jelas.

       Huruf o

              Cukup jelas.

       Huruf p

              Cukup jelas.

       Huruf q

              Cukup jelas.

       Huruf r

              Cukup jelas.

       Huruf s

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.

       Huruf t

              Cukup jelas.

       Huruf u

              Cukup jelas.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.:

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral        sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

       Cukup jelas.

Huruf d

       Cukup jelas.

Huruf e

       Cukup jelas.

Huruf f

       Cukup jelas.

Pasal 23

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan        ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.

Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.

Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/ atau batubara yang keberadaannya terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat        diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

       Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang       terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.:

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

       Huruf a

             Cukup jelas.

       Huruf b

             Cukup jelas.

Ayat (2)

       Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

       Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

       Huruf c

             Cukup jelas.

       Huruf d

             Cukup jelas.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi badan usaha milik negara dan badan usaha milik        daerah.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

       Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

       Huruf a

Cukup jelas.

       Huruf b

              Cukup jelas.

       Huruf c

              Cukup jelas.

       Huruf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

       Huruf e

              Cukup jelas.

       Huruf f

              Cukup jelas.

       Huruf g

              Cukup jelas.

       Huruf h

              Cukup jelas

       Huruf i

              Cukup jelas.

       Huruf j

              Cukup jelas.

       Huruf k

              Cukup jelas.

       Huruf l

              Cukup jelas.

       Huruf m

              Cukup jelas.

       Huruf n

              Cukup jelas.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu)        tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping        untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga)       tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua)       tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik       Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 47

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

       Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping        untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

       Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Pasal 52

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal        maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal        maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal        maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal        maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

       Cukup jelas.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d

       Cukup jelas.

Huruf e

       Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka        pemberdayaan daerah.

Ayat (2)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Ayat (4)

       Cukup jelas.

Ayat (5)

       Cukup jelas.

Ayat (6)

       Cukup jelas.

Ayat (7)

       Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik        Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 78

Huruf a

       Cukup jelas.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

       Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan        eksplorasi.

Huruf e

       Cukup jelas.

Huruf f

       Cukup jelas.

Huruf g

       Cukup jelas.

Huruf h

       Cukup jelas.

Huruf i

       Cukup jelas.

Huruf j

       Cukup jelas.

Huruf k

       Cukup jelas.

Huruf l

       Cukup jelas.

Huruf m

       Cukup jelas.

Huruf n

       Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

       Cukup jelas.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

       Cukup jelas.

Huruf d

       Cukup jelas.

Huruf e

       Cukup jelas.

Huruf f

       Cukup jelas.

Huruf g

       Cukup jelas.

Huruf h

       Cukup jelas.

Huruf i

       Cukup jelas.

Huruf j

       Cukup jelas.

Huruf k

       Cukup jelas.

Huruf l

       Cukup jelas.

Huruf m

       Cukup jelas.

Huruf n

       Cukup jelas.

Huruf o

       Cukup jelas.

Huruf p

       Cukup jelas.

Huruf q

       Cukup jelas.

Huruf r

       Cukup jelas.

Huruf s

       Cukup jelas.

Huruf t

       Cukup jelas.

Huruf u

       Cukup jelas.

Huruf v

       Cukup jelas.

Huruf w

       Cukup jelas.

Huruf x

       Cukup jelas.

Huruf y

Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

       Cukup jelas.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

       Cukup jelas.

Huruf d

       Cukup jelas.

Huruf e

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun

Huruf f

Jangka waktu (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Huruf g

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

       Cukup jelas.

Huruf b

       Cukup jelas.

Huruf c

       Cukup jelas.

Huruf d

       Cukup jelas.

Huruf e

      Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Pasal 102

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Pasal 103

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Ayat (4)

       Cukup jelas.

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

       Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi        pertambangan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

       Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

       Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

       Huruf c

             Cukup jelas.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat  keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang        dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

       Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

       Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Ayat (3)

       Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

       Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Huruf a

      Cukup jelas.

Huruf b

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan       pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c

      Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

           TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959